SUDAIS, MUHAMMAD ADBURRAHMAN and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) PERAN OJK TERHADAP PELANGGARAN POKOK ETIKA PENAGIHAN OLEH DEBT COLLECTOR DALAM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. _283 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - cover.pdf Download (1MB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - abstrak.pdf Download (479kB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (748kB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text MUHAMMAD ABDURRAHMAN SUDAIS - dapus.pdf Download (634kB)

Abstract

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi (LPBBTI)
merupakan layanan yang memberikan akses pendanaan yang dapat diberikan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha melewati suatu sistem layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Pasal 103 Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 ayat (1) menjelaskan bahwasanya penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain (Debt collector) untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana. Dalam praktinya, proses penagihan
seringkali tidak sesuai dengan Pokok Etika Penagihan dalam LPBBTI, sehingga diperlukan pembahasan mengenai hubungan para pihak dan akibat hukum terhadap kerugian konsumen dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta bagaimana peran OJK sebagai Lembaga yang memiliki peran sentral di dalam pengawasan sektor jasa keuangan Terhadap pelanggaran Pokok Etika Penagihan yang dilakukan oleh Debt collector dalam LPBBTI itu sendiri. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
adalah yuridis normatif, yang artinya menggunakan pendekatan yang mengharmonisasikan ketentuan, kaidah, dan norma hukum dengan peraturan hukum lainnya dalam ketentuan yang bersifat kepustakaan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya OJK mengeluarkan Prinsip Perlindungan Konsumen, Pengaturan Pokok Etika Penagihan, pemberian sanksi administratif, hingga
penyediaan Layanan Pengaduan Konsumen seperti yang diatur dalam POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Kata Kunci: OJK, Pokok Etika Peangihan, Debt collector, LPBBTI

Actions (login required)

View Item