HAWA, YULIYA FIRDAUSIL and Mahmudah, Siti and Prananingtyas, Paramita (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR OLEH PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA. _285 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yuliya Firdausil Hawa_cover.pdf Download (580kB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Yuliya Firdausil Hawa_dapus.pdf Download (184kB)

Abstract

Penjaminan Infrastruktur merupakan instrumen pendukung dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penjaminan Infrastruktur adalah pembayaran Kewajiban Finansial dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) jika PJPK tidak sanggup untuk menanggulangi Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjaminan Infrastruktur dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII (Persero)) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan dan berperan sebagai single window policy. Penjaminan Infrastruktur bertujuan untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari risiko fiskal serta meningkatkan credit worthiness dari BUP. Pelaksanaan Penjaminan
Infrastruktur melewati 2 (dua) tahapan, yakni Tahap Pemberian Penjaminan Infrastruktur serta Tahap Klaim dan Pembayaran Penjaminan Infrastruktur. Proses Penjaminan Infrastruktur juga mengalami beberapa kendala seperti perbedaan pendapat antara PT PII (Persero) dengan PJPK, keterbatasan modal dari PT PII
(Persero), dan lambatnya proses penagihan Regres kepada PJPK. Kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi, bekerja sama lembaga multilateral lain, penyertaan modal tambahan dari negara, serta melakukan anjak piutang. Di sisi lain, PJPK juga harus meningkatkan kapabilitas sebelum merencanakan proyek KPBU.
Kata Kunci: Penjaminan Infrastruktur, PT PII (Persero), KPBU

Actions (login required)

View Item