Yavin, Andrew Sasi and Saptono, Hendro and Triyono, Triyono (2024) EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM KREDIT KONSTRUKSI BERDASARKAN UU JAMINAN (UU NO. 1 TAHUN 2016). _291 dg 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Andrew Sasi Yavin - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (874kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - abstrak.pdf Download (229kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text Andrew Sasi Yavin - dapus.pdf Download (240kB)

Abstract

Penjaminan kredit konstruksi adalah bentuk penjaminan yang diberikan kepada Terjamin untuk mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi serta pengadaan barang/jasa sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana yang digunakan untuk mengembalikan kredit ini bisa berasal dari APBN, APBD, BUMN, atau sumber swasta nasional. Hal ini memberikan kepastian bagi penerima jaminan bahwa kewajiban finansial terjamin akan dipenuhi sesuai kesepakatan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, lembaga penjamin meliputi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, serta perusahaan
penjaminan ulang dan syariah. penjaminan berfungsi sebagai alat transfer risiko, di mana penjamin menjamin pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian kepada pihak yang dilindungi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan dalam konteks kredit konstruksi, berdasarkan Undang-Undang Penjaminan (UU No. 1 Tahun 2016) yang berlaku di Indonesia. Proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian proyek, dengan kepatuhan pada prosedur yang diatur oleh Pasal 38 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Penjaminan dilakukan melalui perjanjian surety bond yang melibatkan berbagai pihak untuk melindungi dari risiko kegagalan proyek. Namun, terdapat tantangan seperti ketidakcocokan nilai objek jaminan dengan jumlah kredit dan kekosongan hukum dalam metode penjaminan, yang dapat menghambat pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran proses.
Kata Kunci : Lembaga Penjaminan dan Kredit Konstruksi

Actions (login required)

View Item