ADIKA, FARIZAL WAHYU and Purwanti, Ani and Lumbanraja, Anggita Doramia (2024) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMBERIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS FREEDOM OF EXPRESSION. _008 Humas 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_cover.pdf Download (760kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_abstrak.pdf Download (54kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text FARIZAL WAHYU ADIKA_dapus.pdf Download (139kB)

Abstract

Demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sesuai harapan. Penulis menjelaskan mengenai implementasi kewajiban memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam aksi demonstrasi sebagai perwujudan asas Freedom of Expression. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti meneliti melalui sudut pandang ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat yang akan melaksanakan aksi demonstrasi dalam mengajukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian kurang dari 1x24 jam, menjadi kendala pihak kepolisian dalam menerbitkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi yaitu Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Kewenangan kepolisian dalam menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi tidak ada bentuk diskriminasi, semua dilayani sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan dan tetap menghormati hak freedom of expression dari demonstran. Implementasi kewenangan kepolisian tidak boleh melarang warga untuk berdemonstrasi hanya dengan alasan diskresi kepolisian. Masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan
dalam penyampaian pendapat sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci: Kepolisian; Demonstrasi ; Asas Freedom of Expression

Actions (login required)

View Item