Herlambang, Pratama Herry (2024) PEMBAHARUAN SUBSTANSI HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Pratma Cover.pdf - Accepted Version Download (335kB)

Abstract

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada amarnya mengabulkan gugatan penggugat menjadi persoalan karena banyak putusan yang tidak dieksekusi oleh tergugat, dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara. Pelaksaan putusan hakim yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan ditemukannya data-data yang menyatakan rendahnya pelaksanaan putusan PTUN. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023, pada tahun 2020 sebesar 27%, kemudian 2021 sebesar 29% lalu 2022 sebesar 34% dan 2023 hanya sebesar 31% putusan yang telah dilaksanakan baik secara sukarela maupun melalui permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Besarnya putusan PTUN yang tidak dieksekusi menjadi permasalahan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa di dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tidak terlaksana secara optimal dan bagaimanakah pola pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai pancasila.
Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan putusan hakim PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal sedangkan Pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis-empiris. Lokasi penelitian ini adalah PTUN Surabaya, Jakarta, Serang, Medan, Semarang dan Bandung serta pemerintah provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan alasan PTUN sebagai lembaga yudikatif serta pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga eksekutif sehingga berkaitan erat dengan topik penelitian serta memiliki tugas agar terlaksananya eksekusi putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Penelitian ini terdiri dari dua hasil penelitian diantaranya adalah pertama, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara tidak terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh tidak diterapkannya ketentuan sanksi kepada pejabat tata usaha negara, putusan hakim bersifat non-executable, dan rendahnya self-respect pejabat tata usaha negara. Kedua, pola pelaksanaan putusan PTUN yang berkeadilan berdasarkan nilai Pancasila, dalam mewujudkan pelaksanaan putusan hakim yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila maka dibutuhkan pembaharuan dalam UU Peratun yaitu pada Pasal 98 yang mengatur mengenai pemeriksaan acara cepat agar mengakomodir kepentingan penggugat yang tidak hanya terbatas pada persoalan mendesak, melainkan turut mengakomodir terhadap potensi putusan non-executable. Selanjutnya pembaharuan hukum pada Pasal 116 UU Peratun yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan hakim dilakukan pada ketentuan sanksi administratif, pembayaran uang paksa, dan pengoptimalan penerapan sanksi media massa. Pembaharuan selanjutnya adalah membentuk integrated system for the execution of administrative court decision, yaitu sistem yang menggabungkan anotasi putusan PTUN, penurunan nilai ZI WBK/WBBM, dan penerapan pembaharuan ketentuan sanksi Pasal 116 UU Peratun. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah melalui lembaga terkait mengubah bunyi Pasal 98, Pasal 116 UU Peratun, pemerintah segera mengatur mengenai pengenaan sanksi pembayaran uang paksa dan peningkatan sinergitas antara lembaga eksekutif dan pengadilan tata usaha negara

Actions (login required)

View Item