Fernando, Zico Junius (2024) REFORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BERKONSEP GREEN VICTIMOLOGY BERDASARKAN VICTIM-CENTERED JUSTICE SYSTEM. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Zico Cover.pdf - Accepted Version Download (80kB)

Abstract

Studi ini bertujuan mereformulasi kebijakan perlindungan hukum bagi
korban kejahatan lingkungan di Indonesia, dengan mengintegrasikan konsep
green victimology ke dalam sistem keadilan yang berpusat pada korban.
Penelitian dilakukan melalui pendekatan sosio-legal, dengan mengumpulkan
dan menganalisis data dari literatur relevan dan dokumen terkait secara
kualitatif dan induktif. Hasilnya menunjukkan perlunya merevisi peraturan
dan kebijakan saat ini, terutama dalam melindungi korban non-manusia dan
lingkungan itu sendiri.
Kebijakan saat ini memang belum sepenuhnya menerapkan green
victimology yang mendukung perlindungan korban yang lebih inklusif dan
holistik. Sehingga diperlukan reformulasi yang diharapkan meningkatkan
kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya melindungi
lingkungan dan korban kejahatan lingkungan, serta menciptakan sistem
perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif. Penelitian ini
menekankan pentingnya integrasi green victimology dan sistem keadilan
berpusat pada korban untuk memastikan pendekatan yang lebih humanis,
termasuk pemulihan dan kompensasi bagi korban. Ini termasuk peningkatan
efisiensi dan efektivitas dalam pencegahan dan penegakan hukum, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan
hukum. Reformulasi yang diusulkan mengarah pada integrasi prinsip�prinsip dari green constitution dan green criminology, menciptakan
kerangka kerja hukum yang lebih kuat yang mendukung ecojustice selain itu
juga mencakup perluasan definisi korban untuk mengakui dan melindungi
korban non-manusia serta menekankan perlindungan lingkungan untuk
generasi mendatang melalui keadilan berbasis komunitas.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan korban
tindak pidana lingkungan di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan
konsep green victimology berdasarkan victim-centered justice system.
Perlindungan tersebut memerlukan perbaikan mendesak untuk efektivitas
yang lebih tinggi, terutama dalam melindungi korban non-manusia seperti
lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih memiliki keterbatasan dalam
penerapan yang efektif. Disarankan agar dalam proses revisi undang-undang
lingkungan, prinsip green victimology dan victim-centered justice system
diintegrasikan untuk memastikan perlindungan yang lebih adil dan efektif
bagi semua korban tindak pidana lingkungan. Sanksi bagi pelaku kejahatan
lingkungan perlu diperketat guna mendorong pemenuhan kewajiban
pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab dan memberikan efek
jera yang lebih kuat. Reformulasi undang-undang ini juga perlu memperkuat
sistem perlindungan dengan mengadopsi pendekatan ekosentris, yang
menekankan pentingnya melindungi nilai intrinsik lingkungan. Langkah�langkah perbaikan meliputi penerapan primum remedium sebagai respons
awal terhadap kejahatan lingkungan, peninjauan ulang terhadap pidana dan
pemidanaan, serta reformulasi sanksi yang lebih adil dan efektif. Usulan-
vii
usulan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penegak hukum dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, esensial
untuk memperkuat sistem perlindungan lingkungan. Seluruh reformasi ini
berupaya menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan
berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila yang menguatkan
nilai keadilan, kesatuan, dan keberlanjutan lingkungan.

Actions (login required)

View Item