Sayyaf, Naufal Aziz Rosul and Mahmudah, Siti and Sarono, Agus (2024) KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA TERHADAP KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM. _280 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - cover.pdf Download (6MB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - abstrak.pdf Download (126kB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text NAUFAL AZIZ ROSUL SAYYAF - dapus.pdf Download (167kB)

Abstract

Pembagian kewenangan pemerintah dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah dan menjadikan desa sebagai peran penting ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pentingnya peran desa dengan pembentukan Badan Usaha
Milik Desa diatur melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dengan status badan usaha yang memungkinkan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Kemudian, dalam perkembangannya BUM Des sebagai badan hukum akan memberikan keleluasaan dalam pengelolaannya. Status badan hukum memberikan BUM Des dapat melakukan perbuatan hukum yang berakibat terhadap keuntungan dan kerugian, namun dalam pengelolaannya yang mengalami kerugian dapat berakibat terhadap BUM Des dinyatakan pailit sehingga perlu ada pengelola yang bertanggungjawab. Penelitian ini mengkaji berkaitan bentuk
pertanggungjawaban antara pengelola badan usaha milik desa yang dilakukan pelaksana operasional dengan penasihat dan pengawas terhadap kepailitan badan usaha milik desa sebagai badan hukum dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif untuk memahami pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya mekanisme pengaturan status badan usaha yang dimiliki badan usaha milik desa telah diatur melalui Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ketentuan peraturan yang ada terdapat perangkat
organisasi badan usaha milik desa terdiri musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagai pengelola BUMDes. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dapat dilakukan secara tanggung renteng ataupun secara pribadi dengan melihat tugas, wewenang, dan penyebab kerugian yang berakibat dinyatakan pailitnya BUMDes.
Kata kunci: BUM Desa, Badan Hukum, Pengelola

Actions (login required)

View Item