Natalis, Aga (2024) PEMBAHARUAN KEBIJAKAN TENTANG WANITA YANG TERLIBAT PROSTITUSI: KAJIAN REALITAS SOSIAL, GENDER, DAN DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Aga Cover.pdf - Accepted Version Download (298kB)

Abstract

Prostitusi merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia karena sekitar 230.000 orang terlibat dalam praktik tersebut/wanita terlibat prostitusi (WTP). Kebijakan prostitusi di Indonesia dipengaruhi oleh wacana moralitas dan ideologi, seperti gerakan menuju “Indonesia Bebas Prostitusi 2019”. Namun, penutupan lokalisasi hanya mendorong praktik prostitusi menjadi lebih tersembunyi dan sulit diawasi, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti PMS dan HIV/AIDS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membongkar kebijakan prostitusi di Indonesia melalui analisis terhadap realitas sosial, konstruksi gender, dan dinamika hukum, yang pada akhirnya akan memunculkan gagasan untuk mendesain ulang kebijakan prostitusi yang mencakup model alternatif untuk masa depan.
Penelitian ini dipandu oleh paradigma critical theory et. al., dengan desain penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian feminis, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah socio-legal yang dipadukan dengan pendekatan filsafat, kasus, dan perbandingan hukum. Data primer diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan WTP, sementara data sekunder melibatkan analisis dokumen hukum dan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana yang digunakan untuk membongkar bagaimana kebijakan prostitusi dan WTP direpresentasikan didalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas sosial prostitusi di Indonesia tercermin dari pertumbuhan prostitusi yang terkait dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Konstruksi gender terkait prostitusi tercermin dari relasi kuasa dan kekerasan terhadap WTP. Dinamika hukum yang mempengaruhi kehidupan WTP di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kebijakan prostitusi dan wacana global tentang HAM. Pembaharuan kebijakan prostitusi yang diusulkan mencakup wacana polimorfus dengan pendekatan kebijakan ‘balanced approach’, metode kebijakan ‘mixed methods’, tipe kebijakan integratif, dan model kebijakan hibrida. Model kebijakan hibrida menggabungkan dekriminalisasi untuk prostitusi sukarela dengan penggunaan peraturan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, kriminalisasi parsial ditujukan untuk prostitusi paksa. Fakta menunjukkan bahwa prostitusi jalanan dianggap lebih bermasalah dari prostitusi kelas atas, maka kebijakan yang penulis usulkan untuk kedua jenis prostitusi ini adalah two-track policy. “Centring the voices of women involved in prostitution” menjadi inti dari upaya tersebut, terutama dengan memperhatikan pengalaman para WTP sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan gender.
Rekomendasi dari penelitian ini meliputi kolaborasi antara pemerintah, WTP, dan organisasi terkait (collaborative governance), serta WTP harus didukung dalam pemberdayaan dan advokasi hak-hak mereka. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan prostitusi saat ini dengan fokus pada perlindungan hak-hak WTP dan meminimalkan kerentanan mereka. Pada akhirnya, WTP harus bergerak dan melakukan perlawanan melalui gerakan “nothing about us without us”.

Actions (login required)

View Item