Alam, Bakhrul (2024) REKONSTRUKSI MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN DAN NILAI KEADILAN SOSIAL. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Bakhrul Alam Cover.pdf - Accepted Version Download (79kB)

Abstract

Fokus studi pada penelitian ini adalah tentang makna kepentingan umum di
dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkaitan dengan
persoalan pertanahan.
Makna kepentingan umum di dalam pengadaan tanah yang diharapkan mampu
mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata
pada pelaksanaannya justru menimbulkan konflik karena tidak sesuai dengan asas
keseimbangan sehingga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial.
Permasalahan yang coba dijawab pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana
dinamika perubahan makna kepentingan umum dalam peraturan perundang�perundangan pengadaan tanah di Indonesia? (2) Mengapa perubahan makna
kepentingan umum di dalam peraturan perundang-perundangan pengadaan tanah
tersebut menimbulkan konflik? (3) Bagaimana rekontruksi makna kepentingan umum
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berbasis
pada asas keseimbangan dan nilai keadilan?.
Untuk menjawab permasalahan tersebut paradigma yang dipergunakan di dalam
penelitian ini adalah paradigma kontruktivisme dengan didukung teori negara hukum,
teori interpretasi hukum, dan teori keadilan korektif. Metodologi di dalam penelitian
ini menggunakan metodologi yuridis empiris.
Dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa makna kepentingan umum dalam
dinamika peraturan perundang-undang di Indonesia senantiasa berubah. Perubahan
tersebut terjadi oleh adanya perubahan politik hukum pada setiap rezim.
Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan makna tersebut turut
mengubah pula tata cara di dalam proses pemerintah memperoleh tanah sehingga
pada implementasinya proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut
sering menimbulkan konflik.
Rekonstruksi makna kepentingan umum yang tepat adalah adalah kepentingan
bangsa, negara, dan masyarakat yang tetap memperhatikan kepentingan perseorangan
dan harus diwujudkan secara bersama-sama serta dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya konsistensi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah diharapkan
memperhatikan asas keseimbangan pada proses pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum sehingga terwujudlah nilai keadilan sosial. Makna
kepentingan umum beserta tujuan, jenis dan tata cara pengadaan tanah yang ada saat
ini juga perlu direkonstruksi sesuai tujuan UUPA

Actions (login required)

View Item