DASMAN, REYANISHA ALVIANY and Rochaeti, Nur and Astuti, A.M. Endah Sri (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN VIDEO PADA KASUS REVENGE PORN DI PANDEGLANG (Studi Putusan PN Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl). _45 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Reyanisha Alviany D_cover.pdf Download (4MB)
	Text Reyanisha Alviany D_abstrak.pdf Download (130kB)
	Text Reyanisha Alviany D_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Reyanisha Alviany D_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text Reyanisha Alviany D_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Reyanisha Alviany D_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Reyanisha Alviany D_dapus.pdf Download (155kB)

Abstract

Revenge porn merupakan tindakan penyebarluasan foto atau video bermuatan asusila tanpa persetujuan dari yang individu yang bersangkutan. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh amarah, dendam, ancaman atau mengambil keuntungan pribadi bagi pelaku. Korban dari kejahatan revenge porn dirugikan dari berbagai aspek khususnya psikologis seperti direndahkan harga dirinya, diganggu
kehidupannya, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Di Indonesia terdapat 17.032 kasus kekerasan seksual dari bulan Januari hingga Agustus 2024, sedangkan pada kasus pornografi terdapat 321 kasus dari bulan Januari hingga 13 Agustus 2024. Sebanyak 80.3% korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan, sedangkan pelaku kekerasan sebanyak 88.7% berjenis kelamin laki-laki. Lalu pada kasus pornografi, sebanyak 92.4% korban pornografi berjenis kelamin perempuan. Disinilah perlindungan terhadap korban sangat dibutuhkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan undang-undang terhadap perlindungan korban revenge porn serta penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan video pada kasus revenge porn
di Pandeglang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Analisis data baik data primer, data sekunder, dan data tersier menggunakan penalaran deduktif dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban revenge porn
berdasarkan undang-undang dapat di lihat dalam KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Konvensi Internasional CEDAW. Namun, mayoritas peraturan terfokus pada pemberian pidana kepada pelaku. Sedangkan pada kasus revenge
porn di Pandeglang, berdasarkan Putusan PN Pandeglang Nomor:
71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, hakim memberikan perlindungan data pribadi dan konsultasi psikolog. Namun, hakim tidak mencantumkan atau membahas mengenai perlindungan kepada korban. Serta, undang-undang yang digunakan hakim hanyalah berguna untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku.
Kata Kunci: Revenge Porn, Korban, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item