FEBRIANO, VINITO RAHMAT and Priyono, FX. Joko and Paulus, Darminto Hartono (2024) PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT (FET) PADA PENCABUTAN IZIN PERTAMBANGAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING YANG DIDUGA DIPEROLEH MELALUI PENYUAPAN. _64 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vinito Rahmat Febriano_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_abstrak.pdf Download (78kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text Vinito Rahmat Febriano_dapus.pdf Download (166kB)

Abstract

Kewajiban negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang adil dan layak atau fair and equitable treatment (FET) menurut standar perlakuan minimum (MST) berdasarkan hukum internasional terhadap penanaman modal asing (PMA) seringkali beriringan dengan kewajiban dan kepentingan nasional mereka untuk menindak dan memberantas penyuapan menurut hukum dan kebijakan nasional mereka sendiri. Hal ini terlihat pada kasus seperti Cortec Mining v. Kenya dan BSGR v. Guinea, di mana negara tuan rumah mencabut izin pertambangan dengan penanaman modal asing secara serta merta yang diduga diperoleh melalui penyuapan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pencabutan izin tersebut dapat dilakukan secara serta merta dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip FET. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan serta teknik interpretasi data secara gramatikal dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin pertambangan oleh pejabat administrasi tidak dapat dilakukan secara serta merta, tetapi wajib dilakukan berdasarkan prinsip fair hearing dan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap agar penyuapan terbukti secara sah. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada kasus Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy) dan putusan arbitrase ICSID yang mengikutinya, pencabutan demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga dikategorikan melanggar prinsip FET menurut MST. Penulis melihat adanya benturan antara hak penanam modal asing untuk mendapat perlakuan FET berdasarkan MST dengan Doktrin Calvo yang menjunjung kedaulatan dan kepentingan negara tuan rumah untuk menetapkan peraturan dan kebijakannya sendiri sepanjang tidak bersifat diskriminatif terhadap PMA dan kewajiban penanam modal asing untuk tunduk terhadap peraturan negara tuan rumah.
Kata Kunci: Fair and Equitable Treatment, Pencabutan Izin Pertambangan, Penanaman Modal Asing, Penyuapan

Actions (login required)

View Item