NI’MAH, ZAHROTUL AULIA and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2024) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXI/2023 TENTANG MASA JABATAN KETUA UMUM PARPOL. _91 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - cover.pdf Download (919kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text ZAHROTUL AULIA NI'MAH - dapus.pdf Download (120kB)

Abstract

Setiap pimpinan pemerintahan seharusnya memiliki aturan masa jabatan termasuk ketua umum partai politik. Namun, masa jabatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang partai politik dan tidak selaras dengan masa jabatan dan periodisasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, muncullah gugatan ke Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 untuk
melakukan permohonan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang partai politik terhadap UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap periodisasi masa jabatan ketua umum partai
politik.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan hukum tersebut. Metode yang digunakan studi kepustakaan untuk menelusuri data sekunder.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 69/PUU-
XXI/2023 berisi bahwa permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon dianggap tidak memiliki Legal Standing, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Diterimanya legal Standing yaitu, warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang tidak diterima tidak memberikan implikasi secara hukum, tetapi masalah yang mungkin timbul lebih bersifat internal. Berkenaan dengan hal tersebut, seorang ketua umum partai politik perlu adanya pembatasan, karena adanya pembatasan kekuasaan merupakan prinsip negara hukum yang demokratis.
Terdapat satu konsep masa jabatan yang baik untuk memberikan adanya pembatasan kekuasaan terhadap ketua umum partai politik guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenangnya, yaitu dengan menerapkan konsep No Immediate re-election, konsep ini seorang pemimpin tidak diizinkan untuk mencalonkan diri kembali selama masih menjabat, namun seorang mantan pemimpin bisa mencalonkan diri kembali setelah setidaknya satu periode masa jabatan penggantinya telah berlalu sesuai dengan konstitusi.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Masa Jabatan; Partai Politik; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item