ZACHARY, VEARLY BATARA and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2024) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. _92 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vearly Batara Zacharyyy - cover.pdf Download (392kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text Vearly Batara Zacharyyy - dapus.pdf Download (146kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas geografi dan
kemajemukan masyarakat yang heterogen menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai hakikat kesejahteraan masyarakat. Pembagian kewenangan antara hubungan pusat dan daerah tersebut perlu dijalankan dengan optimal oleh pemerintah daerah dengan tetap dibersamai oleh bentuk pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk pengawasan serta kendala yang dialami oleh inspektorat daerah provinsi sulawesi selatan dalam mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penulisan ini menggunakan analisis data secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan internal dan eksternal serta terbagi menjadi 4 (empat) wilayah bagian agar memudahkan proses mengawàsi pengelolaan keuangan tiap-tiap bagiannya. Kendala yang dialami oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ialah
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Keterbatasan Anggaran, Fasilitas Operasional yang kurang memadai, faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, serta faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada. Dengan demikian perlu akan pembaharuan sistem yaitu dengan menerbitkan modul atau bahan acuan bagi para pegawai serta membentuk pedoman teknis pengawasan pengelolaan keuangan oleh guna mencipatakan sistem kerja yang efektif dan efisien.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Pengawasan,
Pengelolaan Keuangan Daerah

Actions (login required)

View Item