NABILA, PUTRI and Roisah, Kholis and Farida, Elfia (2024) IMPLIKASI HUKUM PERGANTIAN PEMERINTAHAN MELALUI KUDETA TERHADAP STATUS HUBUNGAN DIPLOMATIK PRANCIS DAN NIGER. _63 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Nabila_cover.pdf Download (527kB)
	Text Putri Nabila_abstrak.pdf Download (52kB)
	Text Putri Nabila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Putri Nabila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Putri Nabila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Putri Nabila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text Putri Nabila_dapus.pdf Download (224kB)

Abstract

Perubahan pemerintahan dapat menjadi salah faktor yang mempengaruhi status hubungan diplomatik antar negara, sebagaimana kudeta yang terjadi di Niger. Penangkapan Presiden Niger yaitu Mohammad Bazoum bersamaan dengan pendeklarasian pemerintahan baru oleh Junta Militer Niger memicu ketegangan
diplomatik dari berbagai negara, terutama Prancis. Duta Besar Prancis berpendapat bahwa kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Niger tidak sah, akibatnya Junta militer Niger mengusir dan memutus hubungan diplomatik dengan Prancis. Namun, tidak ditanggapi oleh Prancis karena tindakan Junta militer Niger tidak sah, sebab bukan termasuk pemerintahan sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pergantian pemerintahan melalui kudeta dalam perspektif hukum internasional dan implikasi hukum pergantian pemerintahan melalui kudeta
terhadap status perwakilan diplomatik Prancis dan Niger. Penelitian ini disusun dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa akibat hukum pergantian pemerintahan melalui
kudeta dalam perspektif hukum internasional adalah pemerintahan Niger tidak sah karena tidak adanya pengakuan internasional. Doktrin Stimson menyatakan bahwa pengakuan tidak perlu diberikan terhadap pemerintahan yang diambil alih melalui
kudeta. Pengakuan internasional sangat penting untuk legitimasi dan kelangsungan sebuah pemerintahan di dunia internasional. Sedangkan implikasi hukum pergantian pemerintahan melalui kudeta terhadap status perwakilan diplomatik Prancis di negara Niger adalah terjadinya penutupan misi diplomatik, penarikan
wakil diplomatik dan penghentian komunikasi formal antarnegara. Akibat pemutusan ini, Niger berpotensi mendapatkan isolasi internasional terutama apabila komunitas internasional tidak memberikan pengakuan pemerintahan terhadap Junta militer Niger.
Kata Kunci: Kudeta, Hukum Internasional, Hubungan Diplomatik.

Actions (login required)

View Item