UTOMO, PUTRI ANDRIANI SETYA and Rahayu, Rahayu and Farida, Elfia (2024) PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INSTANSI PEMERINTAH PASCA PUTUSAN KASASI MA NO. 471 K/TUN/2021. _62 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - abstrak.pdf Download (47kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text PUTRI ANDRIANI SETYA UTOMO - dapus.pdf Download (193kB)

Abstract

Hak atas pekerjaan adalah bentuk hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, termasuk penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas masih mengalami tindakan diskriminasi berdasarkan jenis disabilitas dalam penerimaan CPNS di instansi pemerintah, sebagaimana dialami oleh seorang disabilitas netra yang bernama Muhammad Baihaqi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan kewajiban negara untuk memenuhinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan teknis lainnya, serta untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pasca Putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021.
Penelitian ini disusun dengan pendekatan doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Baihaqi memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dikarenakan pekerjaan ialah salah satu hak fundamental yang bermakna penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Adanya bentuk pelanggaran berupa pembedaan dan pembatasan hak dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan Baihaqi memiliki kompetensi yang selaras dengan formasi yang dibuktikan dengan
Sertifikat Pendidik Nomor: 1091618002179 dari Kemenristekdikti. Oleh sebab itu, pasca Putusan MA tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai melanggar hak Baihaqi, sehingga tindakan pembatasan jenis ragam disabilitas harus dihapuskan. Pembatasan HAM tersebut mengakibatkan Baihaqi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Putusan PTUN No. 85/G/2020/PTUN.SMG. Berdasarkan Putusan MA No. 471 K/TUN/2021, tindakan Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemangku kewajiban.
Kata Kunci: hak atas pekerjaan; penyandang disabilitas; diskriminasi

Actions (login required)

View Item