SAH, ABDILLAH FIRMAN and Wisnaeni, Fifiana and Soemarmi, Amiek (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DI KOTA SEMARANG. _85 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Abdillah Firman Sah-cover.pdf Download (446kB)
	Text Abdillah Firman Sah-abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Abdillah Firman Sah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Abdillah Firman Sah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Abdillah Firman Sah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Abdillah Firman Sah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Abdillah Firman Sah-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)

Abstract

Produk makanan yang semakin beragam di Kota Semarang tidak sebanding dengan penerapan sertifikasi halal bagi setiap produk makanan di Kota Semarang yang memiliki pelaku usaha kurang lebih 30 ribu yang diantaranya hanya 30% yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini terjadi karena penegakan ketentuan sertifikasi halal
belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar harus memiliki sertifikasi halal, sehingga Pemerintah Daerah Kota Semarang membuat Perda Nomor 1 Tahun
2021 tentang Produk Makanan Halal untuk membantu mewujudkan jaminan produk halal di indonesia khususnya di Kota Semarang. Penelitian ini membahas mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hambatan serta solusinya.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian mekanisme BPJPH menerbitkan sertifikasi halal pada suatu produk makanan dengan melakukan proses sertifikasi halal lewat jalur reguler dan SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dalam prosesnya BPJPH melakukan kerjasama dengan pihak kementerian, lembaga/badan pemerintahan terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas melakukan sidang fatwa untuk penetapan produk halal. Kerja sama dengan lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing hingga pendampingan
pelaku usaha agar memiliki sertifikasi halal. Hambatan yang dihadapi BPJPH yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, ketidakmampuan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dan kurangnya LPH di setiap daerah. Oleh karena solusi dari BPJPH atas hambatan tersebut dengan melakukan penyuluhan mengenai kewajiban sertifikasi halal yang dibantu dengan perangkat daerah, memberikan bantuan dan pendampingan untuk melakukan sertifikasi halal serta memperbanyak LPH yang terakreditasi di setiap daerah.
Kata Kunci: Peraturan Daerah Nomor 1 Kota Semarang, Produk Halal, Sertifikasi Halal

Actions (login required)

View Item