Imtiyaza, Hana (2024) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALIWLINGI DI KABUPATEN BREBES. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (976kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (70kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (176kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (557kB)

Abstract

Kabupaten Brebes memiliki potensi wisata alam yang beragam dan baik untuk
dikembangkan agar menjadi penggerak perekonomian salah satunya melalui desa
wisata. Desa Wisata Kaliwlingi menjadi salah satu destinasi pariwisata Kabupaten
Brebes yang ikonik dengan ekosistem hutan mangrovenya dimana wisata ini
memadukan unsur alam, sosial dan budaya sebagai suatu ciri yang khas serta
kearifan lokal. Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi sudah memiliki dasar
hukum yang jelas berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021. Pada
pelaksanaannya, pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi menerapkan strategi
collaborative governance yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan.
Tujuan penelitian ini menganalisis proses collaborative governance dalam
pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes dan menganalisis
faktor penghambatnya. Analisis menggunakan teori collaborative governance dari
Ansell & Gash dan teori faktor penghambat collaborative governance dari
Mattessich & Monsey. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance
dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi yang meliputi dialog tatap muka,
membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama
sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal. Adapun faktor
penghambat dalam proses kolaborasi tersebut adalah keanggotaan, struktur,
komunikasi dan sumber daya.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengembangan Pariwisata, Desa
Wisata
155. Administrasi Publik 2024

Actions (login required)

View Item