WAHYUPUTRI, NUGRAHANI KRISTINA (2024) PENOLAKAN PEMERINTAH SURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SURIAH. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover FIX.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (284kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (149kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (54kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (189kB)

Abstract

Konflik Suriah menjadi bentuk konflik berkepanjangan yang diawali dari peristiwa
Arab Spring di tahun 2011, dimana pada masa itu terjadi demonstrasi besar di negara-negara
kawasan Timur Tengah. Suriah menjadi salah satu negara yang masyarakat nya juga
melakukan demonstrasi, masyarakat Suriah menyatakan ketidakpuasan mereka pada
kepemimpinan presiden Bashar Al-Assad. Demonstrasi tersebut meningkat menjadi konflik
wilayah yang berdampak sangat buruk bagi kondisi negara dan kemanusiaan di Suriah. Adanya
prinsip Responsibility to Protect sebagai norma internasional menjadi sebuah harapan yang
baik bagi upaya penyelesaian konflik di Suriah. Namun, pemerintah Suriah selama berada di
bawah pimpinan dari presiden Bashar Al-Assad secara tegas menolak implementasi R2P pada
konflik Suriah. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengapa pemerintah Suriah
menolak implementasi R2P di Suriah, yang akan dijelaskan menggunakan konsep kepentingan
nasional. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apa alasan yang mendasari
Presiden Bashar Al-Assad menolak implementasi prinsip Responsibility to Protect sebagai
upaya penyelesaian konflik serta dampak seperti apa yang akan muncul akibat dari penolakan
tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk
menguraikan hasil penelitian yang telah didapat. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa
alasan-alasan yang mendasari mengapa pemerintah Suriah menolak implementasi R2P di
Suriah adalah karena pemerintah Suriah ingin menjaga kedaulatan nasional nya, selain itu
pemerintah Suriah juga menaruh ketidakpercayaan nya kepada norma internasional, karena
bagi pemerintah Suriah norma internasional yang diberlakukan semata hanya untuk
melancarkan agenda politik negara barat, dan yang terakhir pemerintah Suriah menganggap
bahwa intervensi internasional tidak selalu membawa hasil yang baik, tak jarang justru akan
membuat situasi menjadi semakin kompleks. Dari penolakan R2P ini juga ditemukan adanya
dampak yang muncul dan mempengaruhi proses penyelesaian konflik.
Kata Kunci : Konflik Suriah, Responsibility to Protect (R2P), Kedaulatan Nasional
112. Hubungan Internasional 2024

Actions (login required)

View Item