VANIA, HILDA KUSUMA KENYA (2024) INTERNALISASI NORMA PERLINDUNGAN ANAK UNCRC: UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PEMERKOSAAN HERRY WIRAWAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (298kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (827kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (11kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (190kB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren merupakan kasus kedua dengan
pengaduan terbanyak setelah perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di
pesantren memiliki bentuk yang sama dengan kekerasan seksual lainnya seperti:
memegang area privat tubuh, memaksa untuk berhubungan seksual, memeluk,
menjanjikan sesuatu untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui dan
berbagai bentuk pelecehan lainnya yang melalui paksaan dan keinginan salah satu
pihak dengan tujuan utamanya adalah pemaksaan secara seksual. Penelitian ini
mengambil studi kasus pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup pesantren yang
dilakukan oleh Herry Wirawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat
tanggung jawab Indonesia dalam menginternalisasi norma internasional UNCRC
terhadap proses perlindungan anak korban kekerasan seksual Herry Wirawan. Data
yang diperoleh dari penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui
studi pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori internalisasi
norma yang merupakan salah satu indikator dari norm life cycle. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan norma UNCRC
terdapat aktor negara Indonesia sebagai norm entrepreneurs dan membentuk KPAI
sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan
anak ke dalam masyarakat sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002. Tanggung jawab
Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi norma internasional untuk
memenuhi hak para korban sejalan dengan pasal 7, 19, 25, 34 dan 39 UNCRC.
Bentuk pemenuhan hak yang ditujukan kepada para korban berupa hak
pendampingan, hak layanan pemeriksaan kesehatan dan trauma healing, hak
perlindungan, hak kepastian hukum, restitusi ganti rugi melalui pelelangan aset dan
bangunan pelaku, pemberian akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas
anak.
Kata Kunci: Norma Internasional, Kekerasan Seksual, Pesantren, Pemerkosaan, UNCRC
109 HI 2024

Actions (login required)

View Item