ADIANANTA, ADRY and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2024) PENGUATAN FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. _HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adry Adiananta_cover.pdf Download (581kB)
	Text Adry Adiananta_abstrak.pdf Download (243kB)
	Text Adry Adiananta_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Adry Adiananta_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Adry Adiananta_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text Adry Adiananta_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Adry Adiananta_dapus.pdf Download (197kB)

Abstract

Kehadiran lembaga DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan suatu bagian yang sentral dan integral dari tuntutan reformasi. Apabila ditelisik secara historis, gagasan yang mendasari pembentukan DPD ialah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberikan
peranan yang lebih besar kepada daerah dalam mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Namun, dengan semangat pembentukan yang demikian, terdapat suatu perdebatan terhadap eksistensi dari lembaga DPD disebabkan tidak sejalannya ide pembentukannya dengan hasil akhir rumusan
kewenangan DPD yang mengakibatkan kesan marwah lembaga ini jatuh tanpa arah.
Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana upaya penguatan fungsi dan wewenang DPD dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia agar sesuai dengan semangat awal pembentukannya serta menganalisis bagaimana kelemahan dari penguatan fungsi dan wewenang DPD tersebut dengan menyertakan solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dengan mempelajari berbagai macam literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan perlunya penguatan terhadap fungsi dan wewenang DPD di ranah legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di dalam ranah legislasi, penguatan terhadap fungsi dan wewenangnya dilakukan dengan memberikan DPD kekuasan membentuk undang-undang bersama DPR yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangannya. DPD juga diikutsertakan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Di dalam ranah anggaran, pembahasan rancangan undang-undang APBN harus mengikutsertakan DPD dan persetujuan terhadap rancangan undang-undang demikian dilakukan bersama-sama dengan DPR, DPD, dan Presiden. Sedangkan di ranah pengawasan, DPD diberikan kemandirian dalam melaksanakan pengawasannya serta ditunjang dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Di lain sisi, hasil penelitian dalam penulisan hukum ini juga menemukan kelemahan terhadap upaya penguatan fungsi dan wewenang DPD. Dalam penguatan di ranah legislasi dan anggaran nantinya akan berdampak terhadap kecenderungan hadirnya deadlock. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan upaya pembahasan terpisah yang diawali dengan pembahasan antar DPR dan DPD terlebih dahulu sebelum bersama Presiden untuk menghindari benturan konflik yang lebih besar. Selain itu, dalam rancangan undang-undang APBN pun kewenangan DPD untuk menerima dan menolak rancangan undang-undang APBN diberikan suatu batasan waktu. Sedangkan dalam ranah pengawasan, kelemahan terhadap penguatan tersebut adalah kecenderungan tumpang tindihnya kewenangan DPR dan DPD. Untuk mengatasinya, pengawasan DPD hanya terbatas terhadap ruang lingkup kewenangannya saja.
Kata Kunci: DPD, Lembaga Perwakilan, Sistem Ketatanegaraan

Actions (login required)

View Item