NAZILI, MUHAMMAD HAQQI AN and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2024) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XXI/2023. _91 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Haqqi An Nazili - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - abstrak.pdf Download (33kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text Muhammad Haqqi An Nazili - dapus.pdf Download (117kB)

Abstract

Tindak pidana di sektor jasa keuangan tergolong sebagai tindak pidana yang membutuhkan penanganan tertentu dalam penegakan hukumnya. Terdapat permasalahan krusial dalam penegakan hukum TPSJK yaitu adanya kontradiksi norma antara Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Hal demikian berujung dilakukannya judicial review terhadap UU P2SK.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan penyidik Polri dalam penyidikan TPSJK dan kedudukan penyidik Polri dalam penyidikan TPSJK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian asas hukum dan sistematika hukum yang ditelaah melalui peraturan perundang-undangan secara kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, perumusan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK menyebabkan ketidakpastian penerapan hukum terkait dasar kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan TPSJK. Permasalahan ini menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan TPSJK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Rekomendasi penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan fungsi koordinasi dan pengawasan antar penyidik terkait penanganan perkara TPSJK dalam tahap penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, prinsip una via, dan perintah pengembalian keuntungan tindak sah. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman terkait perluasan ketentuan pidana TPSJK pada UU P2SK.
Kata Kunci : Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; Kewenangan;Penyidik Polri

Actions (login required)

View Item