DWIKORANA, HANIF ANDISKYA and Mahmudah, Siti and Prasetyo, Agung Basuki (2024) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN OJK DALAM KEPAILITAN ATAS BANK SYARIAH DI INDONESIA. _Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - cover.pdf Download (815kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - abstrak.pdf Download (92kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
![]() |
Text
Hanif Andiskya Dwikorana - dapus.pdf Download (366kB) |
Abstract
Bank syariah merupakan inovasi dalam mewadahi perekonomian masyarakat muslim melalui sistem perbankan yang menghindari sistem bunga. Kegiatan usaha perbankan syariah memerlukan pengawasan dari OJK guna menjaga kondisi keuangan perbankan. Kepastian hukum berperan penting guna menjaga dari permasalahan finansial, salah satunya kepailitan. Tujuan penelitian ini berdasarkan dua rumusan masalah yaitu untuk mengetahui 1)
Pengaturan dan pelaksanaan dari kepailitan pada bank syariah dan 2) Kedudukan dan peran OJK atas bank syariah dalam kepailitan dan penyelesaian sengketa utang lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif
analitis melalui pengumpulan data primer (wawancara) dan sekunder (studi kepustakaan) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, kemungkinan bank syariah dipailitkan terbuka secara hukum berdasarkan UU K-PKPU dan UU P2SK. Namun, implementasi proses kepailitan tersebut sulit dilakukan berdasarkan faktor pertimbangan hukum dan ekonomi. OJK merupakan pihak yang menggantikan peran BI dalam pengawasan mikroprudensial atas bank syariah, salah satunya dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B UU P2SK. OJK juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa utang atas bank syariah melalui mekanisme lainnya, baik secara preventif maupun represif.
Kata kunci : Bank Syariah, Kepailitan, OJK
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bank Syariah, Kepailitan, OJK |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Perpus FH |
Date Deposited: | 06 Nov 2024 02:18 |
Last Modified: | 06 Nov 2024 02:18 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27051 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |