Manuel, Savanna Fransisca Sylvia (2024) PENERAPAN KONSEP WHAT’S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE APPROACH DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI KASUS PENGELOLAAN PASAR DESA CIPEUNDEUY, KABUPATEN BANDUNG BARAT. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (857kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (360kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (366kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (261kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (253kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipeundeuy, Kabupaten
Bandung Barat dibentuk dengan fokus pada pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy.
Sejak tahun 2022, pengelolaan pasar dialihkan dari pemerintah desa ke BUMDes
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi
pengelolaan aset desa. Namun, proses ini memunculkan berbagai masalah bagi para
pedagang pasar, termasuk kenaikan biaya sewa kios yang signifikan, pemeliharaan
fasilitas yang tidak optimal, dan kebijakan relokasi pasar yang memberatkan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis
proses problematisasi kebijakan tersebut melalui pendekatan What’s the Problem
Represented to Be? (WPR), yang diperkenalkan oleh Bacchi, serta Teori Elit. WPR
digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masalah-masalah yang muncul
diidentifikasi dan direpresentasikan dalam kebijakan pembentukan BUMDes,
sementara Teori Elit digunakan untuk memahami peran aktor-aktor berkuasa dalam
proses kebijakan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pembentukan
BUMDes adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan aset desa,
kebijakan ini lebih menguntungkan pemerintah desa dan kelompok elit lokal
dibandingkan para pedagang. Kenaikan harga sewa kios yang drastis dan program
relokasi pasar yang memberatkan pedagang menunjukkan ketidakseimbangan
antara kebijakan yang diambil dan kepentingan pedagang pasar. Selain itu, jabatan
dalam BUMDes cenderung didominasi oleh kepentingan politik lokal,
mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga
memunculkan dinamika kekuasaan lokal yang memperburuk keadaan.
Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang
bagaimana kebijakan publik yang terlihat baik di permukaan dapat memunculkan
ketidakadilan bagi kelompok yang lebih lemah. Dengan menggunakan pendekatan
WPR, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan BUMDes di Desa
Cipeundeuy bukan hanya masalah efisiensi pengelolaan aset desa, tetapi juga sarat
dengan kepentingan politik elit lokal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat
umum, khususnya para pedagang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi
landasan bagi perbaikan kebijakan BUMDes ke depan, terutama dalam hal
peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan.
Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Elit, Pasar Desa, What’s The
Problem Represented to Be Approach(WPR Approach)
150. Pemerintahan 2024

Actions (login required)

View Item