Andrea, Ancilla (2024) MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1 Cover Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 2 BAB I Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Download (308kB)
	Text 3 BAB II Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Download (723kB)
	Text 4 BAB III Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 5 BAB IV Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Download (133kB)
	Text 6 Daftar Pustaka Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Download (135kB)
	Text 7 Lampiran Skripsi - Ancilla.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024
di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa
terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam
setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu
Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi
Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki
tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang
berdomisili di sana.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan
analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu
Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
(SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti
manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode
pos, KSK, dan TPS. Faktor-faktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang
adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang
Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada pemilu di luar negeri,
tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait,
keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam
pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya
kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu
di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi
kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
Kata kunci: Kuala Lumpur, malapraktik, pemilu
149. Pemerintahan 2024

Actions (login required)

View Item