KHOIRUNNISA, UMMU ZAHRA (2024) MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER SKRIPSI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (282kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (869kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (990kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (18kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (180kB)
	Text LAMPIRAN ISI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Pilkada yang seharusnya berjalan
damai sesuai prosedur, namun hal tersebut bertolak belakang pada Pilkada
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Sejumlah dugaan pelanggaran seperti money
politics, maladministrasi, Netralitas ASN dan pelanggaran kode etik oleh lembaga
penyelenggara Pilkada mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten
Tasikmalaya. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kunci penting
dalam membuka rangkaian dugaan pelanggaran lainnya. Manfaat penelitian ini
adalah guna menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang perlu dilakukan
dan perlu dihindari pada Pilkada selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam
dan dokumen tambahan lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua
KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan dan
Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen untuk melengkapi
penelitian bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan KPU, putusan
Bawaslu, data temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran Bawaslu
dan data evaluasi akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 KPU. Hasil
penelitian tidak ditemukan faktor khusus, melainkan hanya terdapat faktor umum
penyebab pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada. Faktor umum pelanggaranpelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni kepentingan
politik setiap pihak yang perlu diwujudkan. Faktor terjadinya PHPU karena
pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima atas pengumuman hasil akhir KPU.
Pihak pasangan nomor urut 04 beranggapan suara yang diperoleh tidak semestinya,
sehingga pasangan nomor urut 02 tidak seharusnya mendapatkan suara terbanyak.
PHPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dikabulkan
permohonan pemohon pasangan nomor urut 04, Mahkamah Konstitusi menyatakan
permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup kuat, tidak berkedudukan
hukum dan tidak cukup bukti. Dugaan pelanggaran yang sah melanggar yaitu
Netralitas ASN menjerat personil Satpol PP, Camat dan Kepala Desa. Pelanggaran
kode etik dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP). DKPP menyatakan anggota Bawaslu tidak professional dalam membantu
menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.
Kata Kunci: Pilkada, Pelanggaran, PHPU, Bawaslu, dan KPU.
146 pem 2024

Actions (login required)

View Item