PALALLO, FACHRI RIZQI RAMADHAN and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2024) KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _96 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (961kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_abstrak.pdf Download (262kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Fachri Rizqi Ramadhan Palallo_dapus.pdf Download (244kB)

Abstract

Whistleblower biasa disebut juga peniup peluit atau pengungkap fakta, istilah ini merujuk pada perannya sebagai saksi yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana yang terorganisir di tempat dimana ia bekerja, serta dapat memiliki akses informasi yang memadai atas indikasi tindak pidana tersebut. Keberadaan whistleblower sangat penting guna penanggulangan tindak pidana yang terorganisir sebagaimana tujuan dari system peradilan pidana. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas dua (2) rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan whistleblower dan bagaimana kedudukan whistleblower dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian dari skripsi ini adalah kedudukan whistleblower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan seperti sinkronisasi pengaturan dan aparat penegak hukum guna memahami aspek praktik perlindungan whistleblower. Kemudian meski sudah ada beberapa pengaturan mengenai whistleblower akan tetapi, didalam KUHAP masih belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur dengan jelas dan pasti mengenai perlindungan dan kedudukan whistleblower. Hal-hal tersebut yang memiliki dampak masih kurang optimalnya perlindungan hukum bagi saksi pelapor atau whistleblower. Di masa depan, kedudukan whistleblower diharapkan lebih diperhatikan baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum agar memiliki perlindungan yang lebih menyeluruh dalam setiap sektor, serta memberikannya penghargaan guna mengapresiasi atas keberaniaanya dalam mengungkapkan fakta dan berpihak pada keadilan.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kedudukan, Whistleblower, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Actions (login required)

View Item