AKBARSYACH, MOCHAMMAD FADHLI and Mahmudah, Siti and Widanarti, Herni (2024) TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. _261 DG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Fadhli Akbarsyach - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text M. Fadhli Akbarsyach - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text M. Fadhli Akbarsyach - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text M. Fadhli Akbaesyach - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text M. Fadhli Akbarsyach - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text M. Fadhli Akbarsyach - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text M. Fadhli Akbarsyach - dapus.pdf Download (187kB)

Abstract

BUMDes merupakan salah satu badan hukum di Indonesia menurut Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kedudukan BUMDes yang sebelumnya badan usaha menjadi badan hukum. BUMDes memiliki berbagai pertanggungjawaban hukum salah satunya mengenai pertanggungjawaban atas laporan tahunan dan semesteran yang memuat laporan keuangan. Prinsip transparansi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta memastikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, dalam keberlangsungan pengelolaan laporan keuangan BUMDes, tidak jarang terdapat berbagai permasalahan seperti kapasitas manajerial, infrastruktur, transparansi keuangan, serta sumber daya manusia yang masih rendah. Lantas bagaimanakah pengaturan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes oleh pelaksana operasional dan bagaimana pelaksanaan laporan keuangan BUMDes berdasarkan prinsip transparansi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode analisis data kualitatif, dan data dikumpulkan secara studi kepustakaan serta wawancara. Penulis meneliti pelaksanaan laporan keuangan dari tiga BUMDes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan laporan keuangan BUMDes telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang BUMDes dan desa. Dalam hal penerapan prinsip transparansi dalam laporan keuangan, ketiga BUMDes masih dikatakan belum maksimal dikarenakan tidak tercapainya aksesibilitas mudah bagi masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya SDM yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah desa mengadakan pelatihan khusus kepada Organisasi BUMDes mengenai penyebaran informasi melalui media elektronik dan pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam laporan keuangan BUMDes
Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Laporan Keuangan, Prinsip
Transparansi

Actions (login required)

View Item