DAMANIK, ADAM FADHILLAH and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2024) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PROSES DIVERSI DI INDONESIA. _97 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adam Fadhillah Damanik-abstrak.pdf Download (203kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-cover.pdf Download (761kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Adam Fadhillah Damanik-dapus.pdf Download (208kB)

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyelesaikan tindak pidana melalui jalur restirastive justice yaitu dengan proses diversi, dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 11 menyebutkan hasil kesepakatan diversi
adalah adanya perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan pelaksanaan penyerahan kembali kepada orang tua/Wali. Apabila terdapat kesepakatan diversi berupa ganti kerugian, maka dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Aturan turunan yang mendukung pelaksanaan ganti kerugian pada proses diversi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti kerugian pada proses diversi serta hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian pada proses diversi.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.
Mekanisme pelaksanaan ganti kerugian pada proses diversi yaitu dimulai ketika adanya kesepakatan diversi baik tingkat penyidikan, penyelidikan serta saat proses pengadilan. Untuk permohonan ganti kerugian/restitusi diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan melalui LPSK. Besaran ganti kerugian tergantung tingkat tindak pidana yang dilakukan mulai dari tindak pidana ringan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) bagi tindak pidana paling berat. Hambatan pelaksanaan ganti kerugian dapat dilihat dari substansi hukum yaitu isi aturan perundang-undangan yang tidak relevan, struktur hukum yaitu komposisi bagi yang menjalankan aturan tersebut serta kultur hukum yaitu kebiasaan masyarakat dalam menyikapi dan menjalankan aturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Ganti Kerugian, Diversi

Actions (login required)

View Item