RAMADHANI, SHAFIRA GITA and Badriyah, Siti Malikhatun and Adhi, Yuli Prasetyo (2024) TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN MELALUI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN OLEH NOTARIS/PPAT. _135 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shafira Gita Ramadhani_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_abstrak.pdf Download (103kB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Shafira Gita Ramadhani_dapus.pdf Download (161kB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas suatu properti yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas kewajiban tertentu yang dimiliki debitur. Hak ini memastikan bahwa kreditur dapat menggunakan properti tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembayaran jika debitur tidak memenuhi syarat.
Pembebanan hak tanggungan adalah salah satu aspek penting dalam perjanjian kredit dan pembiayaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan pemerintah PPAT bahwa Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat membuat akta otentik. Tugas Notaris/PPAT dalam pembebanan hak tanggungan sangat penting karena kekuatan hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) berpotensi melemahkan kepentingan kreditur. SKMHT adalah instrumen hukum yang sering digunakan, namun masih terdapat banyak aspek yuridis yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan kekuatan hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam lembaga jaminan hak tanggungan dan kedudukan SKMHT dalam pembebanan hak tanggungan. Melalui penelitian ini, dapat ditemukan potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik pembebanan melalui SKMHT.
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa SKMHT memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena surat kuasa ini diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang yang dalam hal ini adalah Notaris maupun PPAT. Yang mana sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan perundang-ungangan yang berlaku. Oleh karena itu, akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dianggap sah secara hukum. Selanjutnya penelitian ini juga menyebutkan bahwa Kedudukan SKMHT dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah untuk memberikan kepastian hukum sementara bagi kreditur bahwa adanya jaminan atas pinjaman yang diberikan debitur. Hal ini untuk mengurangi resiko kredit dan memberikan perlindungan hukum sementara sebelum diselesaikannya pembuatan APHT. Sehingga SKMHT. SKMHT hanyalah langkah pembuatan APHT.
Berdasarkan temuan-temuan yang disajikan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat diimplentasikan baik untuk Notaris/PPAT, Kreditur, maupun Debitur. Kepada Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa proses pembuatan SKMHT berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan panduan kepada kreditur dan debitur mengenai langkah-langkah selanjutnya setelah SKMHT dibuat. Kepada Kreditur. Kreditur harus memahami dan mengikuti prosedur legalitas SKMHT. Kepada Debitur. Debitur harus kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan dan memahami peran transisional SKMHT sebelum APHT diterbitkan.
Kata Kunci: Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Actions (login required)

View Item