Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah (2024) EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (263kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (594kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (49kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (50kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan
aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak
lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi eOpen tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode
pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan.
Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur
kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, dan responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan
berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan
yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria
ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi
faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral eOpen pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi
kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota
Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan
kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya
output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti
mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open,
mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta
membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelayanan Kependudukan, Aplikasi E-Open
141 Pem 2024

Actions (login required)

View Item