Search for collections on Undip Repository

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UPAYA MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS PEMILU 2024. _84 HTN 2024

SWARGANA, AHMAD DIMITRI and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2024) TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UPAYA MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS PEMILU 2024. _84 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_cover.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_cover.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_abstrak.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_abstrak.pdf

Download (109kB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_bab 1.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (257kB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_bab 2.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (253kB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_bab 3.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_bab 4.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (82kB)
[thumbnail of Ahmad Dimitri Swargana_dapus.pdf] Text
Ahmad Dimitri Swargana_dapus.pdf

Download (393kB)

Abstract

Kedaulatan rakyat adalah konsep utama dalam demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan berpartisipasi melalui pemilu sebagai wujud nyata dari kedaulatan tersebut. Namun, integritas pemilu sering terancam oleh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dengan tugas menerima aduan, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi. Namun, pelaksanaan tugas DKPP sering menghadapi tantangan seperti kurangnya profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, DKPP perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dan memperkuat sistem pengawasan untuk menjaga integritas pemilu. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kode etik juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggara pemilu.
Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyyelenggara Pemilu, Kode Etik, KPU, BAWASLU

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Dewan Kehormatan Penyyelenggara Pemilu, Kode Etik, KPU, BAWASLU
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 14 Sep 2024 02:14
Last Modified: 14 Sep 2024 02:14
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/26486

Actions (login required)

View Item View Item