PANDIANGAN, ANDREAS and Adiyanta, FC. Susila and Azhar, Muhamad (2024) HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA PENETAPAN OMNIBUS LAW TENTANG KESEHATAN YAITU UU NO.17 TAHUN 2023. _55 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesehatan
reproduksi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perangkat hukum
(perundang-undangan) nasional yang belum ideal dan mendukung penerapan paradigma baru kesehatan reproduksi, khususnya terkait pemenuhan hak reproduksi individu dan penegakan hukum yang berlaku. Memberikan pelayanan prima kepada perempuan dengan mempertimbangkan kesejahteraan reproduksinya sama halnya dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada generasi mendatang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan Omnibus Law tentang kesehatan yaitu UU NO.17 Tahun 2023.
Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangkaian penelitian ini
adalah pendekatan yuridis normatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan hukum doktrinal dikarenakan yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah peraturan perundang – undangan, sehingga dalam mengkaji Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan Omnibus Law tentang Kesehatan metode pendekatan yang sesuai menurut penulis adalah pendekatan yuridis normatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak kesehatan seksual dan
reproduksi perempuan pasca penetapan UU kesehatan yang baru yaitu No. 17 tahun 2023 sudah lebih baik dari sebelumnya. Contoh kemajuannya terlihat dari diberikannya jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melayani praktik aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dalam pasal 429(3) UU No. 1 tahun 2023. Selain contoh di samping, masih banyak ketentuan lain yang menunjukkan kemajuan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pasca penetapan UU No. 17 tahun 2023. Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap hak kesehatan
seksual dan reproduksi perempuan pasca penetapan Omnibus Law tentang kesehatan yaitu UU No. 17 tahun 2023 sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan sebelum undang – undang ini diterapkan. Namun tetap, dalam pelaksanaan undang – undang ini terjadi banyak tantangan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama mengimpementasikan undang – undang no. 17 tahun 2023 dengan sebaik mungkin.
Kata Kunci : Hak; Kesehatan; Seksual; Reproduksi; Perempuan;
Omnibus Law

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak; Kesehatan; Seksual; Reproduksi; Perempuan; Omnibus Law
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 201 not found.
Date Deposited:	14 Sep 2024 02:19
Last Modified:	14 Sep 2024 02:19
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/26440

Actions (login required)

View Item