BUTAR, INRIANINGSIH BUTAR and Rozah, Umi and Sularto, RB. Sularto (2024) URGENSI KRIMINALISASI PENINGKATAN KEKAYAAN TIDAK WAJAR (ILLICIT ENRICHMENT) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. _39 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Inrianingsih Butar Butar_cover.pdf Download (914kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Inrianingsih Butar Butar_dapus.pdf Download (122kB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan serius yang mengganggu stabilitas suatu negara. Meskipun telah banyak mekanisme yang dibentuk untuk memberantas korupsi, nyatanya hingga kini korupsi masih menjadi isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Indonesia. Ironinya, data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa mayoritas pelaku korupsi adalah pejabat publik. Padahal, pejabat publik adalah pemangku kebijakan yang mendapat penghasilan dari rakyat. Mekanisme pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN yang semula ditujukan sebagai bentuk transparansi harta kekayaan pejabat publik pun belum berjalan optimal karena seringkali pejabat publik telat melaporkan dan/atau memanipulasi laporan hartanya. Oleh sebab itu, diperlukan kriminalisasi terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) supaya pejabat publik yang berdasarkan LHKPN-nya memiliki harta aktual di luar logika pendapatannya dapat dikenai mekanisme hukum lanjutan untuk menjamin pengembalian kerugian kepada negara. Mekanisme ini diperlukan Indonesia agar
kasus korupsi dapat berkurang dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat lebih maksimal.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Adapun, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yang berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan secara lengkap, komprehensif, dan sistematis berdasarkan fakta yang tampak dan apa adanya berkaitan dengan perlunya memiliki pengaturan hukum tentang peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai
peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) bagi pejabat publik merupakan pokok persoalan yang penting untuk dimiliki Indonesia. Hal ini juga melihat kompleksitas, klasifikasi pelaku, jumlah kasus, serta kurang optimalnya pengembalian kerugian negara sehingga diperlukan mekanisme yang lebih extra ordinary supaya dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia.
Kata Kunci: illicit enrichment, korupsi, pejabat publik, harta kekayaan, aset, peningkatan kekayaan tidak wajar

Actions (login required)

View Item