Gradianova, Maharahim (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (368kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (353kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (817kB)
	Text BAB 5.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (123kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (794kB)

Abstract

Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang
digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Progam Biskita Trans Pakuan merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi umum yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bogor. Keterlibatan Pemerintah Pusat, yaitu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjadi faktor utama dalam
keberlangsungan program Biskita Trans Pakuan hingga tahun 2024. Berjalannya program Biskita Trans Pakuan didukung oleh pembiayaan operasional melalui subsidi pembelian layanan atau buy the service (BTS) setiap tahunnya. Program ini mejadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Hadirnya program Biskita Trans Pakuan yang diikuti dengan berlakunya sistem reduksi angkutan melalui konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan termasuk para pengemudi angkutan kota konvensional yang merasa dirugikan dengan sistem reduksi angkutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam program Biskita Trans Pakuan tahun 2021-2024 melalui dasar-dasar hukum yang mengikat. Penelitian ini juga akan menganalisis kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga dapat memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan yang meliputi penetapan trayek, komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana seperti halte dan bus stop, adanya lembaga pengelola subsidi pemelian layanan atau BTS dan membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Komitmen daerah
untuk menyediakan infrastruktur pendukung, rekayasa lalu lintas, push strategy, dan penyediaan feeder, serta penyelesaian masalah sosial dan sosialisasi. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa
Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban.
Kata Kunci: Kewenangan, Kualitas Pelayanan Publik, Biskita Trans Pakuan

Actions (login required)

View Item