PASARIBU, THEODORA CLARA OKTAVIANA and Utama, Kartika Widya and Cahyaningtyas, Irma (2024) TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Theodora Clara - cover.pdf Download (453kB)
	Text Theodora Clara - abstrak.pdf Download (160kB)
	Text Theodora Clara - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Theodora Clara - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Theodora Clara - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Theodora Clara - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Theodora Clara - dapus.pdf Download (343kB)

Abstract

Sistem peradilan pidana memiliki peranan dalam menjaga keadilan dan memastikan perlakuan yang adil bagi setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Aspek penting yang harus dijaga ialah pengendalian terhadap penghinaan terhadap pengadilan atau “Contempt of Court”. Penelitian ini membahas isu mengenai pengaturan Contempt of Court dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia serta prosedur penanganan terhadap Contempt of Court dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau non-doktrinal. Pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis adalah pendekatan
yang dilakukan dalam menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan Contempt of Court pada sistem peradilan pidana di Indonesia pertama kali disampaikan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perbuatan Contempt of Court tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prosedur penanggulangan terhadap tindakan Contempt of Court di Indonesia yaitu masih berupa upaya pencegahan dan penanganan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (1) huruf e sebenarnya sudah tercantum aturan yang mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidanaContempt of Court hanya untuk seorang hakim.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Contempt of Court, Sistem Peradilan Pidana

Actions (login required)

View Item