RAHMAN, HANIEF AULIA and Yunanto, Yunanto and Ananingsih, Sri Wahyu (2024) KOMPARASI LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA KONVENSI APOSTILLE. _PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HANIEF AULIA RAHMAN - cover.pdf Download (457kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text HANIEF AULIA RAHMAN - dapus.pdf Download (149kB)

Abstract

Pengesahan dokumen publik layanan Legalisasi di Indonesia membutuhkan persyaratan yang rumit, berbiaya mahal, serta prosedur yang panjang. Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille yang
menawarkan sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih singkat daripada Legalisasi. Penelitian hukum ini menjelaskan bagaimana layanan Apostille mengefisienkan pengesahan dokumen publik di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan implikasi aksesi Konvensi Apostille terhadap praktik Legalisasi di Indonesia beserta
dampaknya terhadap bidang lain. Penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis terhadap data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diolah secara kualitatif dan hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi. Penelitian hukum ini menarik kesimpulan bahwa layanan Apostille lebih efisien dibandingkan Legalisasi karena hanya memerlukan autentikasi oleh Kemenkumham RI selaku otoritas yang
berwenang, sedangkan Legalisasi membutuhkan autentikasi dari Kemenkumham, Kemenlu, dan perwakilan diplomatik/konsuler negara terkait. Layanan Apostille membatasi keberlakuan Legalisasi menjadi hanya bagi dokumen publik yang berasal dari dan/atau menuju ke negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Apostille. Layanan Apostille yang lebih efisien juga berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Kata Kunci: Legalisasi Dokumen Publik, Konvensi Apostille, Layanan Apostille

Actions (login required)

View Item