FRESA, SONYA LINGE and Njatrijani, Rinitami and Adhi, Yuli Prasetyo (2024) TINJAUAN YURIDIS STATUS KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGAJUAN KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BUMN. _244 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sonya Linge Fresa - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text Sonya Linge Fresa - abstrak.pdf Download (224kB)
	Text Sonya Linge Fresa - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Sonya Linge Fresa - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Sonya Linge Fresa - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text Sonya Linge Fresa - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text Sonya Linge Fresa - dapus.pdf Download (228kB)

Abstract

Anak Perusahaan BUMN merupakan perwujudan hasil restrukturisasi badan hukum BUMN. Sebagai perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN, Anak Perusahaan BUMN kerap dihadapkan dengan dilema terkait status keuangannya. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN berdampak jauh mempengaruhi keuangan yang ada di Anak Perusahaan BUMN. Permasalahan lain muncul ketika Anak Perusahaan BUMN ingin dimohonkan pailit. Kerancuan status keuangan Anak Perusahaan BUMN menjadikannya diperlakukan sama dengan BUMN, sehingga banyak hakim yang berpendapat syarat pengajuannya seperti BUMN.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan status keuangan Anak Perusahaan BUMN menurut peraturan perundang-undangan positif serta memahami hambatan yang dihadapi kreditor dalam pengajuan kepailitan terhadap Anak Perusahaan BUMN yang terdampak oleh status keuangan terebut. Dalam menyusun penelitian digunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data yang bersumber dari data hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap Anak Perusahaan BUMN aturan yang bertentangan antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT, dan Undang-Undang Keuangan Negara harusnya dapat ditiadakan karena berdasarkan prinsip lex spesialis derogate lex genralis ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara dikesampingkan. Status keuangan Anak Perusahaan BUMN menurut prinsip separate legal entity juga menegaskan modal Anak Perusahaan BUMN sudah bukan kekayaan BUMN lagi apalagi menjadi bagian keuangan negara. Dengan demikian, pengajuan kepailitan atas Anak Perusahaan BUMN tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang K-PKPU yang membatasi pengajuan hanya oleh Menteri Keuangan. Sebab keuangan Anak Perusahaan
BUMN bukanlah sepenuhnya dimiliki oleh negara.
Kata Kunci: Anak Perusahaan BUMN, Status Keuangan, Kekayaan negara yang dipisahkan, Kepemilikan saham, Kepailitan

Actions (login required)

View Item