NISA, NADIA SOFIA KHAIRUN and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2024) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU- XXI/2023 TERHADAP MEKANISME KAMPANYE DI PERGURUAN TINGGI. _83 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-cover.pdf Download (1MB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-abstrak.pdf Download (60kB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Nadia Sofia Khairun Nisa-dapus.pdf Download (135kB)

Abstract

Kampanye merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu). Tahapan kampanye menjadi kesempatan bagi peserta pemilu untuk memperkenalkan visi dan misinya. Hal-hal terkait dengan kampanye telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk diselenggarakan kampanye. Pada bulan
Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 yang pada intinya peserta pemilu diizinkan untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan. Dalam penelitian ini penulis meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 yang berdampak pada
mekanisme kampanye di perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kampanye di perguruan tinggi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 terhadap Mekanisme kampanye di perguruan tinggi.
Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 mekanisme kampanye di perguruan tinggi telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam undang-undang tersebut, tempat pendidikan merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk diselenggarakan kampanye dengan pengecualian peserta pemilu diundang oleh pihak tempat pendidikan dan datang tanpa membawa atribut kampanye. Tempat
pendidikan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai sekolah dan/atau perguruan tinggi. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 adalah perubahan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h yang mengizinkan kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Putusan ini juga turut mengubah PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dimana kegiatan kampanye hanya dibatasi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diwajibkan membentuk peraturan tersendiri sebagai pedoman kegiatan kampanye di lingkungan kampus.
Kata Kunci : Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye,
Perguruan Tinggi

Actions (login required)

View Item