Nurhamidah, Nurhamidah and Sukinta, Sukinta and Marjo, Marjo (2024) Tinjauan Hukum Tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. _83 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nurhamidah-cover.pdf Download (978kB)
	Text Nurhamidah-abstrak.pdf Download (166kB)
	Text Nurhamidah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text Nurhamidah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB)
	Text Nurhamidah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	Text Nurhamidah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text Nurhamidah-dapus.pdf Download (413kB)

Abstract

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penanggulangan narkotika ini menjadi salah satu jenis tindak pidana yang memiliki regulasi khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan kewenangan BNN serta implikasinya terhadap koordinasi dan efektivitas penegak hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif dengan penggunaan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian
ini mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam tindak pidana narkotika, Pasal 71 UU Narkotika telah memberikan kewenangan khusus kepada BNN untuk melakukan penyidikan, termasuk untuk melakukan penangkapan. Meskipun keberadaan BNN telah diatur oleh UU Narkotika, Polri dan PPNS juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika sesuai ketentuan KUHAP. Namun Polri atau PPNS tidak serta merta
memiliki kesamaan dengan BNN dalam melaksanakan kewenangannya dalam menangani tindak pidana terkait narkotika. Hal itu dikarenakan UU Narkotika merupakan undang-undang khusus sehingga ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan tindakan selama proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh
penyidik BNN, penyidik Polri atau PPNS terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik, BNN. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Actions (login required)

View Item