TARADWIPA, BRENDA AURORA and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2024) KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN. _128 PDT2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Brenda Aurora Taradwipa-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-abstrak.pdf Download (105kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text Brenda Aurora Taradwipa-dapus.pdf Download (189kB)

Abstract

Perjanjian perkawinan saat ini dapat dilakukan pada waktu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris. Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat banyak terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri dalam menjalankan kehidupan perkawinan terutama dalam hal mengenai harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan sehingga perjanjian perkawinan menjadi sebuah solusi untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pengesahan akta perjanjian perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan legalitas akta perjanjian perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan Notaris Kabupaten Purworejo dan Kepala Saksi Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipi Kabupaten Purworejo, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah pertama, pengesahan oleh notaris memberikan kekuatan hukum yang sah pada akta perjanjian perkawinan, dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetap mendasarkan pada UUP dan Putusan Mahmakah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Kedua, Pelaksanaan legalitas akta perjanjian perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus memenuhi prinsip publisitas berupa pencatatan perjanjian perkawinan oleh dukcapil. Bentuk legalisasi yang dilakukan kantor catatan sipil berupa catatan pinggir pada pelaporan akta perjanjian perkawinan. Legalisasi ini merujuk pada pencatatan dan verifikasi akta perjanjian perkawinan dengan memberikan legalisasi atau cap resmi yang menunjukkan bahwa akta telah disahkan oleh pihak yang berwenang sehingga akta tersebut dapat diakui secara sah oleh pihak ketiga.
Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Perjanjian Perkawinan

Actions (login required)

View Item