MENGKAJI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA ATAS PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT – ORGANISASI PAPUA MERDEKA. _55 HI 2024

FEBRIAN, MUHAMMAD FIKRI and Samekto, F.X. Adji and Dwiwarno, Nuswantoro (2024) MENGKAJI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA ATAS PENYANDERAAN PILOT ASING OLEH TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT – ORGANISASI PAPUA MERDEKA. _55 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Fikri Febrian-cover.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-abstrak.pdf Download (146kB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Muhammad Fikri Febrian-dapus.pdf Download (137kB)

Abstract

Negara merupakan sebuah organisasi besar yang didalamnya terdapat rakyat sebagai individu yang menaruh harapan besar terhadap keberjalanannya pemerintahan tetapi suatu pemerintahan yang gagal mewujudkan keinginan dari rakyatnya maka dapat menimbulkan suatu gerakan pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kasus penyanderaan pilot asing yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka. Penelian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal atau normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi
kepustakaan dimana data sekunder digunakan untuk permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata. Dalam penelitian ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban atas tindakan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM dalam menyandera pilot asing tersebut, namun Indonesia memiliki Indirect State Responsibility atas WNA tersebut sebagai akibat dari penyanderaan. Indonesia sendiri dapat melakukan langkah-langkah dengan berdasarkan kebijakan hukum dan kebijakan non-hukum. Melalui prosedur tersebut Indonesia dapat melakukan penyelamatan terhadap pilot asing tersebut baik melalui operasi militer maupun negosiasi damai.
Kata kunci : State Responsibility, Penyanderaan, OPM

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	State Responsibility, Penyanderaan, OPM
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	05 Nov 2024 03:59
Last Modified:	22 Sep 2025 06:40
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/26031

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository