Nadyatuzzahro, Salsabilla (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (251kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (77kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (87kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (496kB)

Abstract

ABSTRAK
Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari
masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini
dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan
Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari
Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang
dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak
(context of policy).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada
penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka.
Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten
Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten
Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP
Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Lamongan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal
Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik
meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di
Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui
pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang
terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai
stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi
layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks
kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola
untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan
yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi
layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga
tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai,
kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari
berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat untuk
menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik yang dapat mengurangi efektivitas
dan dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan.
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan
perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki
fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan
kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di
MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye
edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan
masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik
(MPP)

Actions (login required)

View Item