MARCELLA ERIKA T., GIVTA (2024) GIVTA MARCELLA ERIKA T. Undergraduate thesis, Undip.

	Text 01 Cover.pdf - Submitted Version Download (17kB)
	Text 03 Halaman Pengesahan.pdf - Submitted Version Download (67kB)
	Text 05 Abstrak.pdf - Submitted Version Download (5kB)
	Text 11 Bab 1.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 12 Bab 2.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 13 Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	Text 14 Bab 4.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 15 Bab 5.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 16 Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (69kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman, salah satunya adalah hukuman pidana. Di masa lalu hukuman pidana selalu terkait dengan kekerasan fisik. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan mengenai hak asasi, hukuman pidana tak lagi terkait dengan kekerasan fisik. Sebelumnya seseorang yang mendapat hukuman pidana aku di kurung di dalam penjara, kini tak lagi disebut penjara melainkan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam KUHP menyatakan bahwa hukuman kurungan merupakan hukuman dengan merampas kebebasan seseorang bukan merampas hak hidupnya. Di dalam KUHP pun tertera hak-hak yang seharusnya narapidana terima ketika dia berada di dalam Lapas. Namun belum sepenuh hak narapidana di dalam lapas terpenuhi. Maka Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep arsitektur humanis mampu menjadi solusi belum terpenuhinya hak-hak narapidana di dalam lapas. Karena arsitektur humanis memandang manusia sebagai makhluk paling tinggi yang harus dipehuni kebutuhannya.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan 1; Humanis 2; Hak

Actions (login required)

View Item