GUNARDI, LIEM CHRISTOPHER ARCHIE and Prabandari, Adya Paramita and Paulus, Darminto Hartono (2024) KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DENGAN LAHIRNYA COMMERCIALIZATION OF SPACE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. _53 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (729kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_dapus.pdf Download (20kB)
	Text Liem, Christopher Archie Gunardi_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)

Abstract

Sejak teknologi roket diciptakan, sudah terdapat sekitar 18.000 benda ruang angkasa yang diluncurkan berupa satelit, wantariksa dan benda ruang angkasa buatan manusia lainnya dengan beragam tujuan. Hal ini terlihat terjadinya perlombangan ruang angkasa baru berupa ‘Komersialisasi Ruang Angkasa’. Dalam setiap penjelajahan dan penggunaan atas ruang angkasa tersebut berlakunya ketentuan hukum ruang angkasa dan hukum internasional lainnya serta prinsip-prinsip umum dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan zaman, kegiatan tersebut meningkat yang kemudian menghasilkan suatu ancaman dan masalah baru. Belum juga dapat terjadinya konflik serta sengketa internasional yang dapat terjadi akibat peningkatan kegiatan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatasi ancaman yang berkembang serta langkah Negara yang dapat diambil sesuai pada prinsip hukum internasional. Kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari kegiatan ruang angkasa tersebut maupun masalah ruang angkasa lainnya. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil data kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian diambil suatu kesimpulan untuk menjawab setiap tujuan atau permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa bentuk pertanggungjawaban Negara telah diatur dalam induk hukum ruang angkasa seperti Traktat Ruang Angkasa 1967 dan Konvensi Kewajiban Internasional 1972. Negara dapat melakukannya konsultasi internasional hingga meminta kompensasi atau ganti rugi jika terjadinya kelalaian atau adanya kesengajaan dalam kegiatan ruang angkasa. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ancaman ruang angkasa seperti mitigasi sampah ruang angkasa dan langkah forum kerjasama internasional lainnya. Kemudian penyelesaian sengketa ruang angkasa antar subjek hukum internasional sebenarnya ditujukan pada negara saja, namun melalui arbitrasi internasional dapat bervariasi. Penyelesaian sengketa tersebut dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak dan dilakukan secara damai. Sementara penyelesaian masalah ruang angkasa lainnya dibutuhkan adanya kesadaran dari setiap negara bahwa ruang angkasa adalah Province of Mankind dan kerjasama internasional. Perlu implementasi yang kuat atas hukum ruang angkasa yang berlaku oleh setiap negara. Adanya suatu komite atau badan khusus ruang angkasa untuk membuat sebuah handbook atas kegiatan ruang angkasa ataupun perjanjian internasional yang mengikat setiap negara dalam aktivitas ruang angkasa. Setiap negara baik berkembang maupun maju dapat berperan aktif atas setiap kegiatan ruang angkasa baik secara nasional maupun multinasional.
Kata Kunci: Komersialisasi, Hukum Ruang Angkasa, Pertanggungjawaban dan Kewajiban Negara

Actions (login required)

View Item