KHAF, MEIDEVA FADHLUR and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2024) PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. _74 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Meideva Fadhlur Khafi - cover.pdf Download (276kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - abstrak.pdf Download (14kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Meideva Fadhlur Khafi - dapus.pdf Download (266kB)

Abstract

Undang-Undang Kesehatan merupakan landasan dan payung hukum bagi penyelenggaraan upaya kesehatan. Undang-Undang Kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang secara tidak langsung membatasi atau mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik untuk ikut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diajukan, yaitu problematika pada proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan perspektif ilmu hukum perundang-undangan di Indonesia, dan upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi problematika pada proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan dalam perspektif ilmu hukum perundang-undangan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan, dan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) problematika pada proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan perspektif ilmu hukum perundang-undangan di Indonesia, di antaranya tidak dilibatkannya elemen masyarakat dan Organisasi Profesi Kesehatan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Pembentukan Undang-Undang Kesehatan terkesan buru-buru dan tertutup, sehingga kurang adanya partisipasi publik, dan tidak ada keterbukaan, serta bertentangan dengan asas keterbukaan, dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Kesehatan, maka Undang-Undang tersebut dikatakan cacat formil. (2) Upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi problematika pada proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan dalam perspektif ilmu hukum perundangundangan di Indonesia, yakni diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi
yang merupakan pengujian formil atas Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan diajukannya judicial review karena adanya cacat formil dalam pembentukan UndangUndang Kesehatan, yakni karena tidak dilaksanakannya asas keterbukaan di mana para pemohon (Organisasi Profesi Kesehatan) sebagai subjek dan sekaligus merupakan pihak yang terdampak tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan serta kurangnya peran Dewan Perwakilan Daerah. Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XXI/2023, maka proses pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah sesuai dengan ke-tentuan syarat pembuatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan undangundang yang berlaku.
Kata Kunci: Ilmu Hukum, Pembentukan, Perundang-Undangan, UndangUndang Kesehatan

Actions (login required)

View Item