RAMADHANI, NURSYIFA and Yunanto, Yunanto and Turisno, Bambang Eko (2024) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1553 K/PDT/2017). _124 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text syifaa ramadhani-cover.pdf Download (713kB)
	Text syifaa ramadhani-abstrak.pdf Download (155kB)
	Text syifaa ramadhani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text syifaa ramadhani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text syifaa ramadhani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text syifaa ramadhani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text syifaa ramadhani-dapus.pdf Download (241kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelalaian seorang notaris dalam penyusunan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang digunakan untuk membagi harta setelah perceraian. Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1553 K/PDT/2017, notaris keliru mencantumkan harta bawaan sebagai bagian dari harta bersama, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik harta tersebut. Permasalahan yang dibahas meliputi Pertanggungjawaban Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Notaris Terhadap Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (APPHB) dan Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur terhadap data sekunder atau bahan pustaka sebagai dasar analisis dan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan yang merugikan pihak tertentu dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administratif, di mana sanksi perdata telah diberikan melalui pembatalan kesepakatan, sementara sanksi administratif dapat dilaporkan oleh pihak yang dirugikan kepada Majelis Pengawas. Notaris diharapkan lebih cermat dalam memeriksa bukti formal untuk mengklasifikasikan status harta, serta memberikan solusi alternatif seperti pembetulan akta untuk menghindari konflik hukum di pengadilan.
Kata kunci: Perjanjian, Pembagian Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

Actions (login required)

View Item