PUTRI, DWI RETNO APRILIANA and Trihastuti, Nanik and Priyono, FX. Joko (2024) PERLINDUNGAN SATWA ENDEMIK DI WILAYAH SITUS PERTAMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP 15 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. _48 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dwi Retno Apriliana Putri-cover.pdf Download (752kB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-abstrak.pdf Download (205kB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Dwi Retno Apriliana Putri-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)

Abstract

Satwa endemik adalah spesies langka yang hanya dapat ditemukan di wilayah geografis tertentu dan tidak ada di tempat lain di dunia. Namun seiring dengan kebutuhan pembangunan dan ekonomi, wilayah habitat satwa endemik semakin banyak di eksplorasi untuk kegiatan tambang. Suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup satwa endemik, mengingat proses pertambangan dapat mengakibatkan rusaknya habitat satwa endemik. Jika habitat rusak, maka satwa endemik dapat punah. Punahnya suatu spesies adalah hal yang bertentangan dengan Prinsip 15 Sustainable Development Goals. Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan satwa endemik di wilayah situs pertambangan dan bagaimana perusahaan tambang bertanggung jawab atas perlindungan satwa tersebut. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach dengan menganalisis sumber kepustakaan. Hasil penulisan menunjukkan, bahwa Indonesia saat ini pelaksanaan perlindungan satwa endemik di wilayah sekitar tambang sudah memiliki dasar hukumnya melalui UU No. 5/1990, namun tidak adanya pasal sanksi membuat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan konservasi terhadap pelestarian satwa endemik di sekitar tambang menjadi simpang siur dan berbedabeda pelaksanannya. Oleh karena itulah demi menciptakan harmonisasi hukum dan penguatan perlindungan satwa endemik di sekitar tambang dibutuhkan pembuatan pasal mengenai sanksi dalam UU No. 5/1990.
Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Satwa Endemik,
Sustainable Development Goals, Life on Land

Actions (login required)

View Item