FAUZI, RIFKI and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2024) PELAKSANAAN TUGAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM. _73 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIFKI FAUZI-cover.pdf Download (1MB)
	Text RIFKI FAUZI-abstrak.pdf Download (442kB)
	Text RIFKI FAUZI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text RIFKI FAUZI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text RIFKI FAUZI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RIFKI FAUZI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text RIFKI FAUZI-dapus.pdf Download (557kB)

Abstract

Kesadaran hukum merupakan kondisi masyarakat mau menghargai dan mematuhi hukum tanpa adanya paksaan dari siapapun. Peningkatan kesadaran hukum demi membentuk budaya hukum yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan hukum nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 memiliki tugas dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program desa/kelurahan sadar hukum. Dalam penelitian ini akan berfokus terkait bagaimana pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dalam membentuk dan membina desa/kelurahan sadar hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan dan wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya di bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu kerjasama pihak lain yakni pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya ada hambatan yang dihadapi sehingga mempengaruhi kelancaran dalam pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal seperti keterbatasan penyuluh hukum dan keterbatasan anggaran serta faktor eksternal seperti kurang
responsifnya bagian hukum daerah kabupaten/kota, tidak adanya jabatan penyuluh hukum di bagian daerah kabupaten/kota, dan kurang siapnya SDM di desa/kelurahan dalam menjalankan program desa/kelurahan sadar hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan cara merekrut anggota penyuluh hukum baru melalui CPNS, membuat skala prioritas desa/kelurahan sadar hukum, melakukan sinergi antar bidang, melakukan koordinasi secara lebih persuasif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan rutin melakukan pemantauan terkait perkembangan program desa/kelurahan sadar hukum di daerah, serta mendorong pejabat bagian hukum daerah diluar penyuluh hukum untuk ikut andil dalam pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum
Kata Kunci : Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kesadaran Hukum

Actions (login required)

View Item