ATHA, MUHAMMAD IRFAN and Astuti, A.M. Endah Sri and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2024) STUDI PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst). _37 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Irfan Atha_cover.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Irfan Atha_abstrak.pdf Download (193kB)
	Text Muhammad Irfan Atha_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text Muhammad Irfan Atha_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text Muhammad Irfan Atha_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text Muhammad Irfan Atha_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text Muhammad Irfan Atha_dapus.pdf Download (414kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Berita hoax yang sering disebarluaskan melalui berbagai media, baik cetak maupun online, telah merugikan banyak pihak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi publik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan kebijakan pembuktian tindak pidana penyebaran berita hoax dalam putusan nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst dan (2) bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku dalam kasus tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan pembuktian dalam kasus penyebaran berita hoax dan memahami pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku. Manfaat Penelitian ini antara lain memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penanganan kasus penyebaran berita hoax, serta memberikan rekomendasi kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarluaskannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan pendekatan kasus, dimana data diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait kasus yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun kaidah-kaidah khusus menjadi kaidah umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembuktian dalam kasus ini menggunakan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim mempertimbangkan kesesuaian alat bukti dengan ketentuan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 184 KUHAP untuk memastikan terang suatu perkara. Dalam pertimbangan hakim, keterangan ahli menjadi salah satu faktor penentu di samping alat bukti lainnya. Hakim harus yakin dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Putusan ini juga menilai tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum.

Actions (login required)

View Item