Widyajati, Reza Ghifari and Rochaeti, Nur and Sutanti, Rahmi Dwi (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORGAN ANAK PERUSAHAAN BUMN. STUDI PUTUSAN:PUTUSAN MA NO. 121/K/PID.SUS/2020. _38 PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Reza Ghifari Widyajati_cover.pdf Download (750kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_abstrak.pdf Download (25kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text Reza Ghifari Widyajati_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi terjadi di berbagai sektor, baik itu sektor publik maupun swasta. Sektor publik yang marak terjadi tindak pidana korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara statistik pada rentang waktu 2016-2021 korupsi yang berlangsung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung mengalami peningkatan, puncaknya pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan statistik tersebut, muncul permasalahan apakah penerapan undang-undang tipikor dapat diterapkan pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kemudian bagaimana batasan penerapan undang-undang tipikor pada perbuatan yang melibatkan organ perusahaan khususnya direksi sebagai penanggung jawab utama suatu perusahaan. Sebagai bahan penelitian, Penulis mengkaji Putusan MA No. 121/K/PID.SUS/2020 dengan terdakwa Karen Agustiawan yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE) salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis deskriptif digunakan penulis sebagai spesifikasi penelitian. Penulis mengumpulkan data menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan tindak pidana korupsi pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki perbedaan dengan penerapan tindak pidana korupsi pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal yang membatasi adalah terpisahnya status hukum induk dan anak perusahaan, sehingga berimplikasi pada status keuangan anak perusahaan yang terpisah dari induk perusahaan. Pada penelitian tersebut, kerugian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan merupakan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga meskipun terdapat kerugian keuangan pada anak perusahaan, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, mengingat status hukum anak perusahaan yang mandiri dan terpisah dari induk perusahaan. Direksi sebagai penanggung utama perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya dituntut untuk membuat keputusan secara cermat, jelas, dan tepat. Dalam penerapannya, direksi seringkali membuat keputusan yang justru merugikan keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, direksi mempunyai kewajiban-kewajiban pada perseroan yang dikenal sebagai hubungan fidusia (fiduciary duty). Dalam pengambilan keputusan, direksi dilindungi oleh prinsip business judgement rules, sehingga apabila keputusan bisnis yang dilakukan direksi menimbulkan kerugian terhadap perseroan apabila dapat dibuktikan dengan itikad baik (good faith) dan tidak adanya konflik kepentingan (conflict of interest), perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Anak Perusahaan BUMN.

Actions (login required)

View Item